Pesan Natal PDP oleh Pdt. Djoko Sulistyo S.Th. MTh.

Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus
Natal bukan sekedar peristiwa biasa, ada bayi yang lahir. Tetapi bagi orang percaya apa yang biasa ini menjadi tidak biasa. Melalui kelahiran bayi yang tampaknya biasa-biasa itu, sebenarnya terjadi sesuatu yang secara radikal dan fundamental telah mengubah sejarah dunia dan seluruh umat manusia. Kelahiran Yesus, Sang Putera Natal itu pada dasarnya adalah pernyataan kehadiran Allah sendiri di tengah dunia, melalui perkenan Allah menjadi Raja Damai, Sang Imanuel bagi manusia yang berjalan di dalam kegelapan. Kelahiran Yesus telah menegaskan dan menyatakan secara konkret karya penyelamatan Allah terhadap dunia. Yesus hadir dan berkarya sebagai Sang Mesias, yaitu orang sakit disembuhkan, yang lapar diberi makan, yang hilang dicari, yang berkecil hati diberi pengharapan, iblis diusir, bahkan orang mati dihidupkan kembali.
Natal bukan hanya peristiwa kemarin atau kisah usang. Natal adalah peristiwa “hari ini”, sebagaimana ditegaskan para malaikat. Karya Allah melalui Sang Kristus hendaknya dinyatakan juga kepada kita pada hari ini, yaitu setiap kali kita menyadari kemungkinan-kemungkinan baru yang dibukakan Allah sendiri kepada kita. Dengan kata lain, Natal bukan sekedar kisah dongeng nostalgia, tetapi secara konkret Natal menyapa dan berhadapan langsung dengan segala keberadaan kita hari ini. Bukan saja hal-hal yang menyenangkan tetapi bahkan hal yang sering membuat kita berada dalam ketakutan, khawatir dan ketidakpastian.
Natal sesungguhnya adalah peristiwa besar, spektakuler, luar biasa, yaitu saat Allah yang Mahatinggi itu berkenan melawan umat-Nya yang berada dalam kungkungan kuasa dosa. Natal adalah “misteri” yang menjadi nyata pada saat Allah menyatakan diri-Nya secara ragawi dan menjadi manusia Yesus yang mencari kita bagai seorang tabib yang memulihkan dan menyembuhkan. Natal adalah saat Allah berkenan membarui manusia yang mendamaikan manusia dengan diri-Nya. Yesus yang lahir dan menjadi juruselamat manusia telah menghancurkan dan meruntuhkan tembok-tembok perseteruan yang memisahkan Allah dengan manusia (Efesus 2:14).
Patut kita catat, bahwa Yesus sendiri menegaskan kedatangan-Nya di dunia adalah penggenapan dari nubuat Nabi Yesaya: Ruh Tuhan ada pada–Ku. Oleh sebab itu, Ia telah mengurapi Aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan pengelihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-oramg tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah dating.”(Lukas 4:18,19). Secara tegas dan jelas Yesus menyatakan keberpihakkan-Nya kepada mereka yang tidak memiliki kekuatan pada diri sendiri kecuali topangan orang lain. Mereka yang tertawan dan dibutakan oleh situasi-situasi menindas yang menghilangkan esensi kemanusiaan.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus
Hari ini kita merayakan Natal, merayakan kasih Allah kepada manusia yang berdosa. Merayakan Natal tidal saja mensyukuri kasih dan kepedulian Allah yang telah mendamaikan manusia dengan diri-Nya, mensyukuri pembaruan hidup yang dikerjakan Kristus melalui penebusan dosa, tetapi merayakan Natal mesti bermakna juga sebagai kesediaan/komitmen orang percaya untuk hidup dan meneladan karya Kristus.
Sebagai organisasi, salah satu program yang dicanangkan Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) adalah bagaimana membangun kehidupan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu platform PDP adalah segala bentuk dan program pembangunan harus bermuara pada peningkatan kualitas hidup rakyat yang berada pada lapisan yang termiskin. Natal harus mendorong setiap insan partai untuk bersungguh-sungguh bertekad bulat berjuang dan bekerja keras demi tercapainya perbaikan kualitas hidup rakyat Indonesia.
Natal yang kita rayakan di tengah berbagai kesulitan dan kondisi hidup bangsa Indonesia yang memprihatinkan terancam oleh budaya uang, feodal dan konflik.Ditambah lagi dengan berbagai bencana alam dan kerusakan lingkungan hidup oleh tangan-tangan jahat, serta masalah lain yang mengikutinya, seperti ketidakadilan, pelanggaran hak asasi, kemiskinan, pengguran kejahatan dan kekerasan yang terjadi. Maka tanggungjawab untuk pembangunan hidup ke depan sungguh bukan perkara sepele. Namun kelahiran Kristus yang membahurui hidup hendaknya memberi semangat dan dorongan kuat bagi orang percaya. Perjalanan yang kita tapaki ke depan adalah semangat Gerakan Pembaruan di dalam tubuh partai politik yang bermuara pada peningkatan kualitas hidup rakyat yang berada pada lapisan termiskin.
YesuS Sang Mesias itu tidak menghendaki kemunafikan. Kasih dan ibadah yang sejati bukan soal ritual atau rumusan-rumusan tak bermakna tetapi praktik dalam kehiudupan sehari-hari. Ia mengkritik orang Farisi dan Ahli Taurat yang tekun dalam ritual ibadah, tetapi mereka mengabaikan keadilan dan tidak peduli pada anak yatim piatu dan janda-janda dan orang miskin (Lukas 11:37-54)
Amin
Demikian kata sambutan Pendeta Djoko Sulistyo, S. Th. M. min dalam perayaan Natal pada 28 Desember 2007 di kantor PKN PDP Jalan Sisingamangaraja No. 21 Kebayoran Baru

"Selamat Hari Natal 2007 dan Tahun Baru 2008" (STEVE Z.A. LEIRISSA)

PDP Optimis Bisa Ikut PEMILU 2009

PDP Optimis Bisa Ikut Pemilu 2009
Kapanlagi.com - Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) merasa yakin akan lolos verifikasi parpol dan ikut dalam pertarungan politik pada pemilu 2009.
"Kita dinyatakan oleh Dephukham sebagai parpol yang paling lengkap. Kalau tidak lolos patut dicurigai, pasti ada apa-apanya," kata Sekretaris Pelaksana Harian (Plh) Pimpinan Kolektif Nasional (PKN) PDP Didik Suprianto, di Depok, Jumat.
Saat ini PDP sudah mempunyai perwakilan di 472 Kabupaten/kota, 3.000 di tingkat kelurahan. "Yang menarik di Jakarta kita juga mempunyai perwakilan di tingkat RW/RT," jelasnya.
Didik menegaskan, PDP bukan merupakan partai sempalan PDIP, karena hanya sepertiga anggota PDP berasal dari PDIP, sisanya dari partai lain dan orang-orang yang belum pernah berpartai.
"Sepertiga anggota PDP dari partai lain dan sepertiga lagi merupakan orang yang belum pernah berpartai," jelasnya.
Didik merasa yakin jika PDP ikut bersaing dalam pemilu 2009 nanti, akan mampu bersaing dengan partai-partai besar lainnya. "Kami yakin bisa menembus lima besar."
PDP, kata Didik, merupakan partai yang menaruh perhatian terhadap masalah kemiskinan, dan akan memperjuangkan hak-hak serta mengangkat harkat dan martabat warga miskin.
Ia menilai pemerintah saat ini tidak berhasil dalam mengentaskan kemiskinan, bahkan sebaliknya jumlah warga miskin semakin bertambah.
Didik juga menyoroti UU Parpol yang dinilai sangat diskriminatif terhadap parpol baru, karena untuk parpol baru harus mempunyai pengurus dari kaum perempuan sebanyak 30 persen.
"Ini diskriminatif kenapa parpol lama tidak dikenakan aturan tersebut," katanya.
Untuk itu pihaknya akan melakukan uji material terhadap UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). (*/cax)

Kader Demokrat DEPOK hengkang ke PDP

Kader Demokrat Depok Hengkang ke PDP

Kapanlagi.com - Kader Partai Demokrat Kota Depok, Bambang Budi Satyo menyatakan hengkang sebagai kader, simpatisan maupun jajaran pengurus partai Demokrat dan bergabung ke Partai Demokrasi Pembaruan (PDP).

"Setelah melalui pemahaman dan kajian yang mendalam, maka kami siap bergabung dengan PDP yang kami nilai mampu menampung aspirasi," katanya kepada wartawan, di Depok, Kamis (27/12).


Hadir dalam acara tersebut para pengurus PDP tingkat pusat maupun lokal, seperti Sekretaris Pelaksana Harian (Plh) Pimpinan Kolektif Nasional (PKN) PDP Didik Suprianto dan Pimpinan Kolektik Kota Depok, Harris.


Bergabungnya Bambang Budi Satyo ke PDP ditandai dengan melepaskan atribut partai Demokrat seperti baju kaos dan menggantinya dengan kaos PDP.


Mantan kandidat Ketua DPC PD Depok dalam Musyawarah Cabang (Muscab) PD Depok pada 21-22 Juli 2007 lalu mengatakan hengkangnya ke PDP merupakan bagian dari kekecewaannya, ketika Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PD dalam Muscab PD Depok telah dilanggar.


"Karena itu, saya dan para kader Demokrat lainnya pindah ke PDP. Karena di PDP saya dihargai lebih sebagai manusia," katanya.


Ia mengatakan, dalam rapat khusus pimpinan kolektif kota (PKK) PDP Depok saya langsung menduduki jabatan sebagai sekretaris.


Budi mengklaim sedikitnya 75 kader DPC Partai Demokrat (PD) Cabang Depok secara simbolis pindah ke PDP pimpinan Roy B Janis dan Laksamana Sukardi, yang juga mantan petinggi PDIP.


Jumlah tersebut, katanya, akan terus bertambah. "Saya akan mencoba menarik 10.000 massa kader, simpatisan, dan jajaran pengurus PD untuk masuk ke PDP," katanya.


Ia menjelaskan, setelah bergabung dengan PDP, pihaknya siap "berperang" dengan Agung Witjaksono dan Rintisyanto (ketua dan sekretaris PD Depok hasil Muscab PD Depok) dalam merebut hati masyarakat Depok dalam Pemilu 2009.


Pihaknya juga siap menyukseskan pemenangan Pemilu 2009, baik pemilu legislatif, presiden-wakil presiden, dan Pilkada Kota Depok 2011. "Kita akan sama-sama berjuang dengan PDP," katanya.


Bergabungnya Budi ke PDP, mendapat sambutan dari Ketua Plh Pimpinan Kolektif Kota PDP Depok, Harris. Ia merasa terharu dan mendapat penghormatan yang luar biasa dengan eksodusnya massa PD ke partainya.


"Tidak disangka PDP Depok mendapat keluarga besar baru. Sebagai partai yang terbuka dan eksklusif menerima siapa saja warga negara untuk berjuang bersama PDP," katanya.


Sementara itu, Sekretaris Pimpinan Kolektif Nasional (PKN) PDP, Didik Supriyanto berterima kasih dan dengan tangan terbuka menerima massa PD untuk bersama-sama berjuang mengentaskan kemiskinan bangsa ini, yang menjadi titik fokus perjuangan PDP. (*/lpk)

Pemekaran Kecamatan di DEPOK

DPRD Dukung Pemekaran Depok Menjadi 11 Kecamatan


Depok3 (ANTARA News) - DPRD Kota Depok mendukung pemekaran wilayah Kota Depok yang saat ini terdiri enam kecamatan menjadi 11 kecamatan.

"Komisi A menyambut baik dan mendukung rencana pemerintah (Kota Depok) tersebut," kata anggota komisi A (Bidang Pemerintahan) DPRD Kota Depok, Qurtifa Wijaya, di Depok, Minggu.

Pemekaran wilayah kecamatan di Kota Depok sangat diperlukan karena selama ini pembangunan di beberapa kecamatan saat ini belum merata, terutama pada bagian wilayah kelurahan tertentu yang memiliki jarak relatif jauh dari kantor kecamatan.

Pelayanan pemerintahan juga belum menyentuh masyarakat sampai ke pelosok wilayah kerja kecamatan, serta masih banyaknya potensi yang belum tersentuh atau belum dikelola secara optimal sehingga terjadi kesenjangan pelayanan masyarakat dan pembangunan pada bagian-bagian tertentu dalam wilayah kerja kecamatan.

Ia mengharapkan, melalui pembentukan kecamatan baru hasil pemekaran, rentang kendali pemerintah akan menjadi lebih kecil dan institusi pelayanan menjadi lebih dekat dengan masyarakat.

Menurut dia, terjadinya pembentukan kecamatan baru diharapkan akan berdampak terhadap peningkatan, pemerataan dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Kepmendagri No.4 tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan dijelaskan bahwa pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Perda dan memperhatikan kemampuan Kabupaten/Kota.

Dalam Kepmendagri tersebut pembentukan sebuah kecamatan harus memenuhi kriteria-kriteria yaitu jumlah penduduk (minimal 10.000 jiwa), luas wilayah (minimal 7.5 KM2) dan jumlah desa/kelurahan (minimal 4 Desa/Kelurahan).

Berdasarkan kriteria tersebut, serta hasil kajian yang dilakukan yang telah dipaparkan oleh Bagian Pemerintahan kepada Komisi A, kata dia, dari enam kecamatan yang ada di Kota Depok, lima kecamatan direncanakan akan dimekarkan.

Lima kecamatan tersebut adalah kecamatan Sukamajaya, Pancoran Mas, Cimanggis, Sawangan dan Limo. Sementara kecamatan Beji tetap menjadi satu kecamatan.

Kecamatan Sukamajaya dalam rancangan hasil kajian akan dibagi menjadi dua dengan nama kecamatan Sukmajaya dan Sukamaju.

Selanjutnya, Kecamatan Cimanggis menjadi Kecamatan Cimanggis dan Kecamatan Tapos. Kecamatan Pancoran Mas menjadi Kecamatan Pancoran Mas dan Kecamatan Cipayung. Kecamatan Sawangan menjadi Kecamatan Sawangan dan kecamatan Bojongsari. Kecamatan Limo menjadi Kecamatan Limo dan Kecamatan Cinere.

Ia mengatakan hasil studi dan kajian yang dilakukan oleh Komisi A ke beberapa daerah lain yang telah melakukan pemekaran wilayah kecamatan, diperoleh beberapa masukan yang perlu menjadi perhatian pemerintah Kota Depok.

Pertama, perlunya sosialisasi yang luas kepada masyarakat tentang rencana pemekaran wilayah yang akan dilakukan oleh Pemkot, sehingga program ini dipahami dengan baik dan mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat.

Kedua, perlunya dipersiapkan dengan baik perangkat yang dibutuhkan dalam pembentukan kecamatan baru seperti sumberdaya manusia (SDM) pegawai serta sarana dan prasarana kantor.

Ketiga, perlunya Pemkot melakukan koordinasi dengan institusi vertikal seperti kepolisian dan Departemen Agama untuk mempersiapkan kebutuhan pembangunan kantor kepolisian (Polsek) dan KUA di kecamatan-kecamatan baru.

Keempat, proses pemekaran kecamatan perlu dilakukan secara bertahap disesuaikan kemampuan daerah, sehingga tidak mengganggu proses pelayanan publik dan penyelenggaraan pembangunan.

Kelima, perlu pengajian yang mendalam dan seksama dalam pembagian wilayah kecamatan lama dan baru sehingga hasil pemekaran kecamatan betul-betul mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan bukan sebaliknya.

"Draft Raperda Pemekaran Kecamatan yang telah selesai disusun oleh eksekutif dapat segera disampaikan ke dewan sehingga dapat segera direspon dan dikaji oleh dewan," katanya.

Sebelumnya, wacana pemekaran kecamatan ini sebenarnya sudah lama digulirkan, yaitu sejak masa pemerintahan Walikota lama Badrul Kamal dengan dikeluarkannya Keputusan Walikota 821.28/60/KPTS/TAPEM/HK/2003 tanggal 12 Maret 2003 tentang Pembentukan Tim Pengkajian Pemekaran Kecamatan.

Pemkot Depok sebagaimana disampaikan oleh Kabag Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kota Depok Zamrowi, telah selesai melakukan kajian dan menyusun draft Raperda Pemekaran Kecamatan.

Rencananya draft Raperda tersebut akan disampaikan ke DPRD pada tahun 2007 ini.

Dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kota Depok tahun 2007 yang disusun oleh Pansus Legislasi, Raperda Pemekaran Kecamatan termasuk salah satu daftar Raperda yang prioritas akan dibahas oleh dewan dan diperdakan pada tahun 2007, dan diharapkan tahun 2008, realisasi pemekaran kecamatan bisa dilaksanakan.

Menurut Zamrowi, pemekaran dilakukan dengan tujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan keamanan dan ketertiban, dan mempercepat pengembangan potensi, yang intinya lebih mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)

sumber : Antara

Perayaan NATAL Partai Demokrasi Pembaruan, Jumat 28 Desember 2007

Jakarta, (PDP). Seremonial Peringatan Natal juga akan digelar di kantor Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Jumat (28/12).

“Pengurus di jajaran PKN dan PKP DKI serta kader PDP sekitar Jakarta diundang untuk merekatkan persaudaraan antar pemeluk agama,”demikian disampaikan Ketua Panitia Pelaksana Max Lau Siso.

Persiapan prosesi liturgi yang akan dibawakan beberapa orang sudah di tahap akhir, sementara petugas pembawa acara juga sudah siap.

Lazimnya peringatan hari besar agama Islam, panitia mengundang tanpa pandang agama.

“Seperti dalam Halal Bihalal lalu, yang menjadi ketua panitia malah Pak Bhaktinendra Prawiro, seorang penganut Kristiani. Demikian juga saat seremonial peringatan Natal kali ini, kami hadirkan sebagai bentuk rekatnya persaudaraan antar pemeluk agama. Baik Halal Bihalal maupun peringatan natal, keduanya merupakan seremoni yang mudah-mudahan bermanfaat untuk semua,”tambah Max.

Di Timur Tengah, sejumlah tokoh agama Islam seperti Presiden Palestina Mahmud Abbas setiap tahun bahkan menghadiri misa natal di Bethlahem dalam acara yang lazim disebut Idul Milad Muqaddas. Demikian juga di Indonesia, sejumlah tokoh berbagai agama saling berbaur dalam peringatan hari besar agama.

Jumat sore besok, suasana persaudaraan dalam cinta kasih Tuhan itu juga akan dihadirkan dalam peringatan natal. (ma)

Berita Terkini

SELAMAT HARI NATAL 2007

DAN

SELAMAT TAHUN BARU 2008

Meyakinkan Kaum Pesimis

By. Laksamana Sukardi
Koordinator PKN PDP

MEYAKINKAN KAUM PESIMIS



Orang orang yang bersifat sinis dan pesimis terhadap pendirian partai baru, terutama Partai Demokrasi Pembaruan. Pada umumnya mengatakan: “Susah untuk membuat partai baru,” “Seperti partai partai baru lainnya yang muncul menjelang pemilu, pasti akan berguguran.”



Ada juga yang mengatakan:”PDP tidak akan maju karena tidak ada pimpinan yang berdarah biru, atau tokoh karismatis dari keturunan dinasti politik.”



Sebagai kader Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) pola pikir seperti diatas harus disikapi dengan lapang dada dan dijadikan cambuk untuk bekerja lebih keras. Kita tidak boleh berkecil hati atau naik pitam, sebaliknya kita harus berterima kasih dan menaruh perhatian kepada mereka yang bersifat pesimis dan menganggap enteng PDP. Sebagai manusia, kita tidak luput dari sifat yang cenderung dan senang mendapat pujian. Walaupun puji pujian tersebut bersifat sebagai racun yang membawa kita menjadi lupa daratan.



Kodrat kita sebagai manusia selalu benci dan tidak ingin mendapat kritik apalagi yang meremehkan keberadaan kita. Padahal kritik tersebut merupakan obat untuk meningkatkan motivasi, bekerja keras dan memikirkan kembali apakah langkah kaki yang kita ayunkan benar benar berada pada jalan yang lurus dan menuju kemenangan?



Orang orang yang bersifat pesimis dan bahkan sinis tersebut pada dasarnya dapat digolongkan menjadi tiga kategori. Yaitu; 1) lawan politik yang terancam oleh kelahiran PDP; 2) Mereka yang melihat kenyataan dari pengalaman jatuh bangunnya partai politik yang ada; 3) Orang orang yang buta politik dan tidak perduli terhadap masa depan bangsa Indonesia.



Apapun kategori mereka, kita harus menyikapi dengan meningkatkan kesadaran kita bahwa betapa besarnya tantangan dan terjalnya tebing yang harus kita daki. Karena sejarah menegaskan bahwa membuat partai politik itu tidak mudah!



Sebagai kader, apalagi anggota pimpinan kolektif partai maupun pelaksana harian dari tingkat nasional sampai tingkat desa harus mampu memberikan penjelasan untuk meyakinkan orang orang yang memiliki sikap pesimis tersebut, bahwa PDP dilahirkan untuk melakukan PEMBARUAN PARTAI POLITIK yang merupakan TULANG PUNGGUNG DAN PONDASI DEMOKRASI YANG AKAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT INDONESIA.



Yang terpenting dalam menghadapi para pesimis tersebut adalah menjelaskan kepada mereka bahwa pesimisme mereka adalah sama dengan pesimisme terhadap masa depan Bangsa Indonesia!



Kenapa demikian? Karena mereka tidak memahami apa sebenarnya yang menjadi sumber ancaman terhadap masa depan bangsa Indonesia.



Kader-kader PDP harus mampu menjelaskan dan meyakinkan betapa pentingnya pembaruan dalam tubuh partai politik, karena partai politik memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan kualitas demokrasi dan kesejahteraan bangsa.



Untuk meyakinkan para pesimis tersebut, marilah kita ajak mereka untuk melakukan intospeksi dan telaah terhadap proses reformasi dan demokratisasi di Indonesia dengan mengajukan pertanyaan sbb:



”Kenapa setelah reformasi dan demokratisasi di Indonesia yang dimulai tahun1998, ternyata kondisi negara kita masih amburadul dan tidak maju maju (kalau tdk mau dikatakan tertinggal oleh negara lain)? Padahal kita telah melakukan perubahan perubahan mendasar dan struktural. Bahkan perubahan tersebut sangat sulit dan memakan korban, baik secara finansial (krisis ekonomi) maupun korban jiwa yang sangat besar.

Perubahan yang sangat penting tersebut, diantaranya adalah:



1. Pada jaman Orde Baru, kita kenal adanya anggapan secara umum, bahwa jika kita ingin memperbaiki negara kita, “ganti dulu pemimpin nya! ( Maksudnya; Presiden Soeharto).



Ternyata kita tidak menyadari, bahwa dalam kurun waktu 8 tahun (1998 – 2005) bangsa Indonesia telah mengganti presiden sebanyak 4 kali. Bahkan melalui proses Pilkada, bangsa Indonesia telah berhasil mengganti banyak pimpinan daerah baik Gubernur, Bupati/Wali Kota. Demikian juga para wakil rakyat (DPR/DPRD) telah bergantian mewakili rakyat melalui proses pemilihan umum yang demokratis dan terbuka.



Seharusnya, Indonesia tidak memiliki permasalahan terhadap kualitas pemimpin dan para penyelenggara negara!



2. Hampir semua pengamat politik ekonomi, kalangan akademik, tokoh gerakan Mahasiswa dan pimpinan Gerakan Reformasi, mengatakan bahwa biang kerok dan sumber masalah yang dihadapi pada jaman Orde Baru adalah Dwi Fungsi ABRI.



TNI telah rela berkorban untuk menanggalkan Dwi Fungsi ABRI tersebut. Sesuai dengan amanat reformasi dan demokratisasi di Indonesia, kini TNI telah kembali ke barak dan menjadi TNI profesional.



3. Mahkamah Agung yang merupakan benteng terakhir sistim peradilan telah lepas total dari subordinasi pemerintah. Mahkamah Agung telah mengatur dirinya sendiri, baik dari segi anggaran keuangan maupun penempatan dan pemilihan ketua Mahkamah Agung. Pada jaman Orde Baru, kewenangan tersebut berada ditangan Presiden! Kini MA telah menjadi benteng terakhir sistim peradilan yang independen.



4. Dibidang ekonomi, Bank Indonesia yang menentukan arah ekonomi makro, pengaturan devisa dan pengelolaan/pengawasan sistim perbankan nasional telah bebas dari pengaruh Presiden. Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak lagi dipilih dan diangkat oleh Presiden. Dengan demikian dapat diharapkan kesalahan Bank Indonesia dijaman Orde Baru yang telah menyebabkan krisis Perbankan nasional dan memakan biaya ratusan trilyun rupiah diharapkan tidak akan terulang kembali.



5. Sebagai produk reformasi dan demokratisasi, komisi-komisi independen telah hadir disegala bidang kehidupan bangsa Indonesia. Diantaranya;

o Dibidang pemberantasan korupsi (KPK) dan BPK yang independen: Dibidang penegakkan hak azasi manusia kita telah memiliki Komnas HAM: Dibidang penegakan hukum ada Komisi Yudisial dan Komisi Kejaksaan. Dibidang pengawasan persaingan usaha ada KPPU. Dibidang pers ada Komisi Penyiaran.



6. Sistim tata negara kita telah dilengkapi oleh kehadiran Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang benar benar independen dari Pemerintah. Dengan demikian sistim tata usaha negara telah menjadi sempurna. Masalah masalah perbedaan yang menyangkut konstitusi diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Demikian juga penyelenggaraan pemilu dijamin jauh lebih independen dibandingkan dengan jaman Orde Baru. Pada waktu itu Presiden selaku kepala pemerintah mengangkat dan mengawasi pelaksanaan pemilu.



7. Departemen Penerangan yang telah menjadi alat membelenggu media dijaman Orde Baru, telah dibubarkan. Media cetak dan elektronik telah bebas dari cengkraman kontrol pemerintah dan dapat beroperasi secara bebas dan independen. Tidak ada lagi pembredelan pers.



8. Para pekerja telah bebas membentuk Serikat Pekerja untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi para pekerja. Mereka tidak lagi dikontrol dan diawasi oleh Pemerintah.



9. Partai Politik tidak lagi dibatasi dan dikontrol oleh pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri maupun oleh sistim pengawasan Sosial Politik dibawah struktur TNI. Pada jaman Orde Baru ada Lembaga Litsus (Penelitian Khusus) yang tugasnya menyaring dan menangkal calon-calon legislatif yang dianggap sebagai pengkritik pemerintah.



10. Pemerintah daerah telah diberikan kebebasan melalui Undang Undang Otonomi Daerah. Kebebasan menentukan kebijakan pembangunan daerah dan pengelolaan administrasi pemerintah daerah, sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Gubernur, Bupati/Wali Kota telah dipilih langsung oleh rakyat didaerah yang bersangkutan.





Apa lagi yang kurang?



Menurut logika sehat apabila kita telah melaksanakan perubahan pada sepuluh bidang tersebut diatas, maka tidak ada alasan lagi kenapa bangsa Indonesia tidak dapat menggapai tingkat kemakmuran? Apalagi perubahan tersebut telah menyita waktu dan biaya serta korban yang besar. Generasi penerus yang terbuang akibat tidak mendapat pendidikan dan kesehatan yang layak; Ratusan trilyun Rupiah lenyap akibat krisis ekonomi keuangan dan perbankan; Jutaan korban nyawa akibat pelanggaran HAM dan peristiwa kerusuhan sosial Mei 1998.



Kenapa ini terjadi? Apa yang salah dari sistim demokrasi di Indonesia?



Inilah jaawaban yang harus kita berikan kepada mereka yang pesimistis terhadap Pendirian Partai Demokrasi Pembaruan, yang didirikan oleh semangat gerakan pembaruan Partai Politik.***